JAKARTA – 29 September 2022, Anggota Komite II DPD RI hadir dalam Rapat Rencana Kerja Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 2023 yang dilaksanakan di ruang Kementerian PUPR. Dalam rapat kerja yang juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini, Anna Latuconsina, Anggota Komite II DPD RI, memberikan masukan terkait penanggulangan banjir dan peningkatan infrastruktur di Maluku. Usulan terkait penanggulangan banjir ini salah satunya dilatarbelakangi oleh peristiwa akhir tahu lalu di Maluku, yakni bencana banjir laut besar yang menghantam rumah-rumah penduduk di sekitar pantai.
Anna mengatakan bahwa banjir air laut yang naik ke pemukiman cukup berbahaya untuk daerah terpencil. “Kami membutuhkan pembangunan-pembangunan di laut untuk menjaga ini ke depan (rumah-rumah di pesisir dari banjir laut),” tutur Anna kepada Kementerian PUPR. Beberapa bentuk usulan konkret lainnya yang diutarakan Anna adalah normalisasi Sungai Samal untuk melindungi sawah 25 m; normalisasi Sungai Waitetes dan Simalouw km 7 s.d. km 12; normalisasi Sungai Rohomoni; normalisasi dan penanganan banjir di Amahai Dua, Waipo; dan perbaikan drainase primer dan sekunder Kota Masohi.
Selain pembangunan, Anna juga menyoroti kondisi jalan di Maluku. Usulan ini dipengaruhi oleh kondisi jalan di daerah yang menurutnya perlu menjadi perhatian. “Seperti misalnya di Seram Utara, Kabupaten Maluku tengah, itu jalan nasional bagus, tapi jalan masuk ke dalam untuk mengangkut hasil bumi sangat high cost (memerlukan biaya besar) sekali karena jalannya sangat rusak, tidak memadai,” kata Anna.
Oleh karena itu, Anna mengatakan bahwa apakah memungkinkan kondisi ini disiasati dengan menjadikannya sebagai jalan strategis nasional, mislanya dengan menggunakan dana alokasi khusus yakni dana tambahan untuk memperbaiki jalan. Hal ini bagi Anna penting karena jalan-jalan tersebut menghubungkan sentra ekonomi yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. “Ini meningkatkan ekonomi masyarakat kami, tapi akses (sulit),” ujar Anna lagi.
Anna dalam raker ini mengapresiasi jalan-jalan nasional di Maluku yang menurutnya 90% terlaksana dengan baik. Namun, Anna tetap prihatin dengan kondisi jalan di daerah. “Tetapi jalan kabupaten kota maupun provinsi itu sangat memprihatinkan karena APBD kabupaten kota dan Provinsi Maluku ini sangat kecil sekali,” tutur Anna. Usulan lain yang juga disampaikannya adalah terkait bantuan perumahan BSPS di Provinsi Maluku dan bantuan perumahan khusus bagi warga konflik di Pelauw-Kariu.
Menanggapi usulan Anna Latuconsina, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan bahwa sudah ada arahan dari Presiden untuk mengurus Inpres (Instruksi Presiden) terkait dana kabupaten. “Inpres daerah yakni untuk merespons konsen atau deadlock pekerjaan yang ada di daerah,” ujarnya. Ia berharap Inpres ini bisa menjadi tambahan untuk Kementerian PUPR agar lebih peduli dengan anggaran di kabupaten.
Anna juga berharap usulan prioritas terkait infrastruktur di Provinsi Maluku segera terealisasi. “Karena kalau hanya berpegang pada APBD saja kapan kita maju, karena APBD kita sangat kecil,” ujar Anna. [Fara]
